Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Hukumu dan HAM Kalimantan Tengah Laksanakan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan

Palangka Raya – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah (Cahyani Suryandari) memimpin rapat penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan atas nama Yusuf Salamat di Aula Barito Kantor Wilayah. Dalam rapat tersebut diikuti juga oleh anggota tim penilai yang terdiri dari Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni), Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Anggun Prasetyo) dan tim penilai dari unsur Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Jumat, 19/06. Dalam arahannya Cahyani menyampaikan bahwa "Perancang Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas utama melakukan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan instrumen hukum lainnya, termasuk Pengembangan Profesi. “Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2015 tentang Keikutsertaaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186), yang berbunyi "perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan Peraturan Perundang-Undangan serta instrumen hukum lainnya”. Selain itu Cahyani menambahkan "agar kedepan Para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kalteng mempedomaniPermenkumham No. 23 Tahun 2018 pada saat melaksanakan tugasnya sebagai Perancang, yaitu tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134)". Nantinya hasil rapat tersebut berupa Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang akan dikirimkan ke Direktorat Peraturan Perundang-Undangan untuk mendapatkan Penetapan atas Angka Kredit yg diusulkan. (red-dok, humas kalteng, juni 2020).

Survey Kepuasan