Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Laksanakan Teleconference Bersama Seluruh Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota

Palangka Raya – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Cahyani Suryandari) didampingi Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni) dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Laila Rahmawati) melaksanakan Video Teleconference melalui aplikasi Zoom bersama Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka optimalisasi pengintegrasian dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) serta melakukan pembinaan atas pengelolaan JDIHD. Selasa (21/04/2020). Pembinaan pada hari pertama ini diberikan langsung oleh Cahyani Suryandari kepada seluruh anggota Teleconference yang diikuti Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah di setiap daerah, antara lain Palangka Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Lamandau, Sukamara, dan Murung Raya. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Dijelaskan Cahyani dasar hukum standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2019, selanjutnya dipaparkan pula olehnya tugas anggota JDIH yang mana pada intinya adalah pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website dari JDIHD ke pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Tujuan kegiatan ini untuk terciptanya pengelolaan dokumentasi hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi yaitu dengan membangun jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi secara nasional dan dalam peningkatan pelayanan publik, perlu dibangun kerja sama pengelolaan berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pemberdayaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. (Red Dok, JDIH Kanwil Kemenkumham Kalteng, April’ 2020).

Survey Kepuasan