Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Gelar Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi JDIH

Palangka Raya –Bertempat Di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Peserta kegiatan ini adalah seluruh Kepala Bagian Hukum Setda Kab/Kota di Kalimantan Tengah, Sekretaris DPRD Kab/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dan Rektor dari Universitas di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan melalui pertemuan Video Conference dengan aplikasi zoommeeting. (Rabu, 27/05/2020). Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Cahyani Suryandari), beliau mengatakan “Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi pengintegrasian dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).” Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan “Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik dalam rangka meningkatkan pendokumentasian dan memberikan pelayanan informasi hukum bagi pengguna yang membutuhkan secara cepat, tepat dan akurat, terutama dalam meningkatkan akses publik terhadap informasi hukum yang akan berdampak kepada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk taat Hukum.” pungkasnya Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN (Yasmon). Ia menyampaikan “Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini menuntut kita terutama JDIHN untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, sehingga perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Dokumen JDIH bukan hanya regulasi namun ada jenis produk hukum yang lain yang kita kelola, seperti produk hukum, rancangan hukum dan yurisprudensi.” tegas Yasmon. Diharapkan seluruh pererta diklat virtual ini dapat meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata-pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. (Red Dok, JDIH Kanwil Kemenkumham Kalteng, mei 2020).

Survey Kepuasan