Bahas Perwali, Kepala Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota Palangka Raya Sambangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Palangka Raya Telah Lama Berakhir, Pemerintah Kota Palangka Raya pun bersiap untuk menerbitkan Perwali Pasca PSBB yang mengatur protokol kesehatan masyarakat, untuk tetap mengusahakan memutus rantai penyebaran Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dulu tidak boleh atau dilarang saat PSBB, semua normal kembali, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Jumat (10/07/2020). Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah bersama Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota Palangka Raya yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum (Kemilau Mutik) dan Kepala Subbag Perundang-undangan (Fitriah) melaksanakan rapat pembahasan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penangan Covid-19 di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini berlangsung di Aula Barito Kantor Wilayah Kemekumham Kalimantan Tengah, di Pimpin Langsung Oleh Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni), dan diikuti Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Anggun Prasetyo Nugroho) beserta 2 (Dua) Orang Tim Inti JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Palangka Raya. Raperwali ini mengatur terkait penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat setempat dan fasilitas umum, pembatasan-pembatasan kegiatan di fasilitas umum, serta adanya pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah dan sanksi terhadap pelanggar. Kabid Hukum Menyampaikan dalam Pembuatan Raperwali agar dapat lebih mudah di pahami dan dapat di terima oleh masyarakat serta dalam pelaksanaan regulasi dapat terlaksana dengan baik, dimana Raperwali ini Sifatnya adalah memberikan pengarahan, menghimbau, mengajak seluruh masyarakat Kota Palangak Raya. Perwali ini sangat rentan dari berbagai sisi, baik itu sisi budaya, sosial, maupun ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat itu sendiri, maka karena itu jangan sampai dengan keluarnya Perwali ini akan banyak terjadi pro dan kontra terhadap peraturan yang telah di buat, tutupnya. (Red-Dok, Humas Kalteng, Juli 2020).

Survey Kepuasan